Evaluasi Ketersediaan Pupuk Bersubsidi, KP3 Gelar Rapat Koordinasi

Evaluasi Ketersediaan Pupuk Bersubsidi, KP3 Gelar Rapat Koordinasi

Solok (disperta). Pupuk merupakan kebutuhan utama petani dalam melakukan pertanaman padi, khususnya padi sawah. Tanpa pupuk, hasil panen tidak optimal dan petani akan merugi. Mahalnya harga pupuk menyebabkan petani tidak mampu membeli pupuk yang cukup untuk usaha taninya. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian selama ini selalu memberi subsidi untuk pupuk tertentu yang diperlukan petani, seperti Urea, SP36, NPK, ZA dan Pupuk Organik.

Untuk mengevaluasi aktivitas terkait pupuk bersubsidi seperti penebusan dan distribusi serta mendengarkan informasi dari produsen, distributor dan pengencer maka Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kota Solok menyelenggarakan Rapat Koordinasi pada tanggal 18 Juli 2019 bertempat di Ruang Rapat Walikota Solok.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Pertanian Kota Solok, Ikhvan Marosa beserta jajarannya, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Solok, Milda Murniati, Asnil Zaini dari DPKUKM, Fredy Iskandar dan Polresta Solok, Yan Subiyono dari Kejari Solok, Perwakilan PT. Pupuk Iskardar Muda, Perwakilan PT. Petrokimia Gresik, distributor, pengencer dan penyuluh pertanian pada Dinas Pertanian.

Dalam sambutan pembukaan, Kepala Dinas Pertanian menyampaikan pentingnya pengawasan pupuk agar ketersediaannya lancar, luas lahan sawah Kota Solok yang semakin berkurang dan rencana sistem penyaluran pupuk bersubsidi dengan menggunakan Kartu Tani yang terintegrasi dengan Bank Mandiri.

Sementara itu penyuluh menyampaikan alasan terkait rendahnya tingkat penebusan yang terjadi pada pupuk Urea dan Organik. Sampai bulan Juni 2019, tingkat serapan Pupuk Urea masih 39,61% dan Pupuk Petroganik masih 9,8%.

Namun sebaliknya, kewaspadaan terjadi pada Pupuk SP36. Serapan yang telah mencapai 90,24% per 30 Juni 2019 menyebabkan diperlukan realokasi pupuk SP36 agar pertanaman padi tidak terganggu.

Perwakilan Produsen, distributor dan pengencer dalam kesempatan ini menyampaikan keluhan terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsid yang tidak mengakomodir biaya transportasi (produsen ke distributor, distributor ke pengencer dan pengencer ke kelompok tani) dan upah angkut pada setiap tingkatan.

Dalam kesimpulan rapat, secara umum Kota Solok belum menemui kendala yang berarti terkait ketersediaan pupuk bersubsidi dan petani tidak kesulitan untuk mendapatkan pupuk untuk usaha taninya (fa).

Leave a Reply

Close Menu