Harga Benih Ikan dan Padi Anak Daro

dengan telah ditetapkanya peraturan daerah kota solok nomor 3 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha, perlu mengatur tentang harga benih ikan dan benih padi anak daro sebagai bagian dari produksi usaha daerah kotas Solok.

keputusan walikota yang mengatur tentang harga benih ikan dan padi anak daro dapat dilihat pada file berikut

harga benih ikan dan padi anak daro

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, kota Solok mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahanya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan undang-undang dasar republic Indonesia tahun 1945 yang menempatkan retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatana beban kepada rakyat, seperti retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan peraturan daerah. Dengan demikian, pemungutan retribusi daerah harus didasarkan pada peraturan daerah.

Hasil penerimaan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relative kecil terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui retribusi daerah masih harus terus digalakan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangi arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukanya peraturan daerah ini, kota Solok diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluaranya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusi daerah.

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah kota Solok
  2. Pemerintahan daerah adalah pneyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945
  3. Pemerintah daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  4. Walikota adalah walikota solok
  5. Dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  7. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah kota Solok untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  8. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
  9. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.
  10. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
  11. Wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
  12. Badan adalah sekelompok orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, atau organisasi lainya, lembaga dan bentuk badan usaha lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
  13. Retribusi pasar grosir dan / atau pertokoan adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
  14. Komersial adalah kegiatan yang dilaksanakan berisfat bisnis dan usaha (mencari keuntungan)
  15. Non komersial adalah kegiatan yang dilaksanakan orang atau pribadi/ kelompok seperti seminar-seminar, sosialisasi yang tidak bersifat bisnis (tidak mencari keuntungan)
  16. Kegiatan social dan kemasyarakatan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan.
  17. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
  18. Retribusi terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat pangkalan untuk keadaan penumpang, bis umum, dan barang, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah tidak termasuk pelayan peron.
  19. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
  20. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (antemortem) adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
  21. Pemeriksaan kesehatan hewan setelah dipotong (postmortem) adalah pemeriksaan kesehatan jeroan, kepala dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
  22.  Rumah potong hewan adalah komplek bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan hygiene tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong hewan potong selain ungags bagi konsumsi masyarakat.
  23. Kandang istirahat/karantina adalah kandang peristirahatan bagi hewan yang akan dipotong di rumah potong hewan + 12 jam dan dilakukan pemeriksaan antemortem.
  24. Kandang penampungan adalah kandang yang dipergunakan untuk menampung hewan yang akan dipotong dirumah potong hewan sebelum masuk ke kandang karantina.
  25. Tempat pemotongan dalah areal di RPH untuk menyembelih ternak.
  26. Tempat pelayuan daging impor adalah daging atau karkas yang diberi cap sehat ditiriskan pada ruangan pendingin yang higienis selama kurang lebih 8 jam.
  27. Pemeriksaan daging impor adalah pemeriksaan kelengkapan surat-surat dan kehalalan daging dari Negara asal, jaminan kepastian mutu/ kwalitas daging
  28. Pemakaian angkutan adalah penyediaan angkutan daging dari RPH ke pasar, antar kota/kabupaten dan propinsi yang harus dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan dari asal daging oleh petugas pemeriksa yang berwenang.
  29. Retribusi rumah potong hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
  30. Tempat rekreasi adalah bagian tempat pariwisata yang dimanfaatkan oleh orang pribadi, kelompok dalam rangka kegiatan rekreasi.
  31. Olahraga adlah merupakan permainan ketangkasan
  32. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
  33. Produksi usaha daerah adalah produksi yang dihasilkan daerah melaluik kegiatan usaha daerah.
  34. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang dijadikan atau digunakan untuk memperbanyak dan atau mengembangbiakan tanaman,
  35. Benih ikan adalah turunan dari ikan dengan ukuran tertentu yang akan dijadikan sebagai bahan untuk kegiatan budi daya ikan.
  36. Calon benih adalah tanaman atau bagianya yang diproduksi dengan maksud dijadikan benih melalui tahapan budidaya yang ditetapkan dan  diawasi oleh lembaga yang berwenang.
  37. Retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah.
  38. Komersial adalah kegiatan yang dilaksanakan berisfat bisnis dan usaha (mencari keuntungan)
  39. Non komersial adalah kegiatan yang dilaksanakan orang atau pribadi/ kelompok seperti seminar-seminar, sosialisasi yang tidak bersifat bisnis (tidak mencari keuntungan)
  40. Kegiatan social dan kemasyarakatan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang bersifat social kemasyarakatan seperti kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan
  41. Kegiatan pemerintah daerah adalah kegiatan-kegiatan yang yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
  42. Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian bangunan, pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah.
  43. Parker adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya
  44. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia dan / atau hewan.
  45. Retribusi tempat khusus parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah merupakan batas waktu bagi wajib retribusi intuk memanfaatkan jasa tertentu dari pemerintah daerah dan pihak swasta
  46. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan
  47. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya dapat diangkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang
  48. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang
  49. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adlah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda
  50. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhada SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi
  51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
  52. Penyidikan tidak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tidak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
  53. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetoranya.

BAB II

RETRIBUSI JASA USAHA

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi

Pasal 2

Jenis retribusi daerah terdiri atas :

  1. Retribusi Terminal
  2. Retribusi rumah potong
  3. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
  4. Retribusi penjualan produksi usaha daerah
  5. Retribusi pemakaian kekayaan daerah dan
  6. Retribusi tempat khusus parkir

Pasal 3

Jenis retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

 

Retribusi rumah potong hewan

Paragraph 1

Nama, objek, dan subjek retribusi

Pasal 10

Nama retribusi rumah potong hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Pasal 11

  1. Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang meliputi:
    1. Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dan sesudah dipotong
    2. Pemakaian kandang penampungan
    3. Pemakaian kandang istirahat/karantina
    4. Pemakaian tempat pemotongan hewan
    5. Pemakaian tempat pelayuan daging
    6. Pemakaian angkutan
    7. Dikecualikan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola BUMN, BUMD dan pihak swasta

Pasal 12

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan

Paragraf 2

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa

Pasal 13

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan dan harga daging yang berlaku di daerah

Paragraph 13

Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tariff

Pasal 14

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

Pasal 15

  1. Tariff retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas rumah potong hewan yang dimanfaatkan
  2. Struktur dan besarnya tariff sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebagai berikut:
    1. Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dan sesudah dipotong dikenakan tariff retribusi sebesar 40% dari harga satu (satu) Kg daging hewan tersebut.
    2. Pemakaian kandang penampungan dikenakan tariff retribusi sebesar 5% dari harga 1 (satu) Kg daging hewan tersebut per hari per ekor ternak
    3. Pemakaian kandang istirahat/karantina dikenakan tariff retribusi sebesar 15%  dari harga 1 (satu) Kg daging hewan tersebut
    4. Pemakaian tempat pemotongan hewan dikenakan tariff retribusi sebesar 35% dari harga 1 (satu) Kg daging hewan tersebut
    5. Pemakaian tempat pelayuan daging dikenakan tariff retribusi sebesar 20% dari harga 1 (satu) Kg daging tersebut
    6. Pemakaian angkutan dikenakan tariff retribusi sebesar 20% dari harga 1 (satu) Kg daging hewan tersebut

Paragraph 4

Masa retribusi

Pasal 16

Masa retribusi untuk pemakaian kandang karantina dan atau tempat pelayuan daging adalah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat 2

 

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 45

Retribusi jasa usaha yang terutang dipungut di wilayah daerah

BAB IV

SURAT PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 46

Bentuk dan isi SKRD ditetapkan dengan peraturan walikota

Pasal 47

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 48

  1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
  2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan

Pasal 49

  1. Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus
  2. Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD
  3. Tata cara pelaksanaan pemungutan, pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan peraturan walikota

Pasal 50

  1. Pengeluaran surat teguran /peringatan/surat izin yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran
  2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang
  3. Surat teguran sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk

BAB VI

PEMERIKSAAN

Pasal 51

  1. Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan
  2. Wajib retribusi yang diperiksa wajib
    1. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang
    2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu untuk memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau
    3. Memberikan keterangan yang diperlukan
    4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan peraturan walikota

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 52

  1. Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu
  2. Pemberian insentif sebagaimana dimakasud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
  3. Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan walikota

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 53

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB IX

KEBERATAN

Pasal 54

  1. Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada walikota atau yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDLB
  2. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas
  3. Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi maka yang bersangkutan dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut
  4. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keberadaan diluar kekuasaanya.
  5. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan
  6. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi

Pasal 55

  1. Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan
  2. Keputusan walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang
  3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan walikota tidak memberi suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 56

  1. Atas kelebihan pembayaran retribusi , wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada walikota
  2. Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meberikan keputusan
  3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
  4. Apabila wajib retribusi memiliki utang retribusi lainya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut
  5. Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkanya SKRDLB
  6. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan, walikota memberikan imbalan bunga sebesar 5% (lima persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi

Pasal 57

  1. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
    1. Nama dan alamat wajib retribusi
    2. Masa retribusi
    3. Besarnya kelebihan pembayaran
    4. Alasan yang singkat dan jelas
    5. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat
    6. Bukti penerimaan oleh pejabat atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh walikota

Pasal 58

  1. Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi
  2. Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan uang retribusi lainya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pembayaran

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 59

  1. Walikota dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi
  2. Pemberian pengurangan atau keringan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi
  3. Pemberian pengurangan atau keringan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan atau kerusuhan
  4. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

BAB XII

KADARLUARSA PENAGIHAN

Pasal 60

  1. Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadarluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi , kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
  2. Kadarluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tertangguh apabila:
    1. Diterbitkanya surat teguran atau :
    2. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
    3. Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
    4. Pengakuan utang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadaranya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada pemeritah daerah.
    5. Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan anggaran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi

Pasal 61

  1. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadarluarsa dapat dihapuskan
  2. Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadarluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat 1
  3. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadarluarsa diatur dengan peraturan walikota

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 62

  1. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hokum acara pidana
  2. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  3. Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :
    1. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas
    2. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut
    3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah
    4. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah
    5. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen yang lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
    6. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah
    7. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf “e”.
    8. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah
    9. Memanggil seseorang untuk di dengar keteranganya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
    10. Memberhentikan penyidikan dan/atau
    11. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hokum yang dapat dipertanggungjawabkan
    12. Penyidik sebagaimana dimaksud ayat 1 meberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikanya kepada penuntuk umum melalui penyidik pejabat polisi Negara republic Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hokum acara pidana yang berlaku

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

  1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanya sebagaimana dimaksud pasal 53 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar
  2. Tindak pidana yang dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran
  3. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan penerimaan Negara

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka:

  1. Peraturan daerah kota solok nomor 7 tahun 2008 tantang retribusi terminal
  2. Peraturan daerah kota solok nomor 10 tahun 2001 tentang retribusi rumah potong hewan
  3. Peraturan daerah kota solok nomor 13 tahun 2001 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga
  4. Peraturan daerah kota solok nomor 20 tahun 2001 tentang retribusi penjualan produksi usaha daerah
  5. Peraturan daerah kota solok nomor 4 tahun 2006 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah
  6. Peraturan daerah kota solok nomor 5 tahun 2008 tentang retribusi tempat khusus parkir dan perkir tepi jalan umum
  7. Peraturan daerah kota solok nomor 6 tahun 2008 tentang retribusi wc/mck

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 65

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan pengempatanya dalam lembaran daerah kota solok